ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL BUDGET IMPLEMENTATION IN SUBULUSSALAM CITY DEVELOPMENT PLANNING

(Case Study at Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) in Subulussalam)

Authors

  • Nanang Sahputra Angkat Universitas Teuku Umar
  • Saiful Badli Universitas Teuku Umar
  • Yasrizal Universitas Teuku Umar

DOI:

https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.101

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effectiveness and efficiency of the implementation of the Subulussalam City Bappeda budget to increase knowledge and insight for the author, economical in the procurement and allocation of resources, efficiency in the use of resources in the sense that their use is expected and the results are maximized, and effective in the sense of achieving the desired goals and objectives. The data analysis used is descriptive analysis. The level and criteria for implementing the subulussalam city bappeda budget for 2017 - 2021 vary greatly. The highest effectiveness rate occurred in 2019 and the lowest occurred in 2020. The implementation of the 2017, 2018, 2019, and 2021 budgets is said to be effective, but in 2010 the level of effectiveness is still lacking because the realization of the budget has a significant difference with the budget target. This activity occurred because there were several activities that were budgeted, then not implemented, and also had something to do with the kovid 19 pandemic which made the budget cut. But other activities that have been budgeted have been effective. The implementation of the subulussalam city bappeda budget in 2017 - 2021, as a whole has been processed efficiently, the implementation of the budget for 2017 to 2020, is categorized as very efficient. The implementation of the budget for 2017 - 2020, is categorized as very efficient only in 2021 it is categorized as efficient.

Keywords:

Effectiveness, Efficiency, Budget

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bappeda. 2021. Rencana Kerja Pemerintah Kota Subulussalam.

Bappeda.2022. Renstra Bappeda 2019 – 2024

Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh 2016. Analisis Efektifitas dan Efesiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi. 16 (3) : 616 – 623 (dilaksanakan tanggal 09 november 2020).

Pangkey, Imanuel dan Sherly Pinatik. 2015 Analisis efektifitas dan efesiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan npariwisata provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA.3(4) : 33 – 43. (diakses tanggal 09 november 2020).

Dima, E (2013) Analisis Efesiensi Belanja Langsung Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur . Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 4(1):30-35.

Harjowiryono, M. (2011) Deskripsi dan Analisis APBD 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Mahsun , M. (2009) Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Adi. Yokyakarta.

Sunaryo, A. (2013). Pengaruh Variabel – Variabel Karakteristik Anggaran Terhadap Efektifitas Pelaksanaan AnggaranPada PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III. Jurnal Sekolah Tinggi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Samunge , AS. (2013). Analisis dan Efesiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, Jurnal EMBA,1(3):74 – 81.

Peraturan walikota subulussalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian KewenanganWalikota Dalam Evaluasi Rancangan Qanun Kampoing Tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong dan Rancangan Qanun Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Perubahan Kepada Camat Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah

Permendakri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah. Republik Indonesia Pereturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah . jakarta

Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang- Undang No.25 Tahun 1999 ke Undang – Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang – undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Munandar (2011) Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta Universityas Indonesia (UI-Press)

Sesongko dan Parulian., 2015., Anggaran. Jakarta; selemba empat

Sumarsono (2009) Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Yokyakarta: Graha ilmu

Menurut Bastian (2013) Sistem Akuntansi Sektor Publik. Erlangga, Jakarta

Menurut Halim dan Kusufi (2016) Teori. Konsep dsn Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: selemba empat, Hal 227

Madiasmo (2018) akuntansi sektor publik. Yogyakarta : UII Pres

Beni (2016:69) konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1 Jakarta Pusat : Taushia.

Mardiasmo (2017 : 134) perpajakan. Yokyakarta.Andi

Sudarmayanti (2014) sumber daya manusia dan produktifitas kerja. Jakarta :Mandar Maju

Kuncoro (2009 : 145) metode riset untuk bisnis dan ekonomi. Edisi 3 penerbit erlangga

Sarjanaku.com (2022) metode riset untuk bisnis dan ekonomi.

Sugiyono (2018 : 224) metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung :cv Alfabeta

Sugiyono (2010:335). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.bandung:Alfabeta

Undang – Undang dasar 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang – undang.

Peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Undang – Undang Nomor 22 tentang pemerintah daerah Nomor. 25 Tahun 1999 ke Undang – Undang Nomor 33 kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah.

Undang – Undang dasar 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang – undang.

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efesien.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Angkat, N. S., Badli, S., & Yasrizal, Y. (2022). ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL BUDGET IMPLEMENTATION IN SUBULUSSALAM CITY DEVELOPMENT PLANNING: (Case Study at Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) in Subulussalam). Jurnal Ilmiah Teunuleh , 3(2), 93-101. https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.101